Sekiranya Pabrik Kakao Seperti Sawit, Tidak Ada Krisis Kakao

Saya sering beradai-andai bagaimana kalau seandainya perusahaan pengolahan kakao dikenakan aturan yang ketat seperti pada perusahaan kelapa sawit. Bagaimana kira-kira dampak akhirnya?

Ketika menyimak salah satu pasal di UU tahun no. 39 tahun 2014 yang menyebutkan jika usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri. Sayangnya aturan ini hanya berlaku untuk untuk industri kelapa sawit, tebu dan teh.

Saya coba bayangkan jika aturan in diterapkan pada pabrik kakao. Sebut saja sebuah perusahaan memiliki kapasitas produksi hingga 40.000 ton/tahun. Maka dengan hitungan sederhana maka 8.000 ton harus diperoleh dari perkebunannya sendiri. Jika setiap ha bisa diperoleh 1 ton maka perusahaan kakao tersbut harus membangun kebun kakao seluas 8000 ha.  

Apa yang terjadi jika aturan ini diterapkan pada perkebunan kakao?

Tentu saja akan terbangun kebun yang dirancang dengan baik tanpa menggunakan anggaran pemerintah (APBN atau APBD). Namun yang terpenting sesungguhnya perusahaan ikut merasakan “penderitaan petani” menghadapi serangan hama dan penyakit.

Jadi perusahaan juga merasakan parahnya serangan PBK, VSD dsb.Kalau ini terjadi pada kebun masyarakat maka yang bisa dilakukan hanya bisa pasrah. Namun perusahaan dapat melakukan riset, mencari solusi atau mendatangkan pakar untuk menyelesaikan masalahnya.

Ketika perusahaan menerapkan inovasi atau teknologi tertentu maka petani disekitar bisa melirik dan menirunya. Termasuk juga cara perawatan kebun dan pengolahan pasca panen. Maka akan terjadi transfer teknologi.

Sayangnya banyak perusahaan kakao yang menikmati kenyamanan di Indonesia dan terbebas dari aturan sedemikian. Tapi anehnya pada sawit, perusahaan asing seperti halnya Cargill pun nyata-nyata bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Lalu mengapa hal ini tidak terjadi untuk komoditas perkebunan lainnya?