Salah satu butir Nawacita pemerintah Jokowi-JK adalah membangun
Indonesia dari pinggiran yang dipahami bahwa pemerintah akan memberikan
perhatian pada pembangunan desa. Upaya nyata sudah terlihat dari geliat
pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan
mengalokasi dana untuk pembangunan desa.
Hanya saja ada
banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa. Bahwa membangun desa
tidak semata-mata memindahkan sarana fisik namun juga membutuhkan sebuah mindset yang tepat dalam
pendekatannya.
Membangun Desa Berbasis Agribisnis
Desa harus
dipahami sebagai pemusatan sumber daya. Disana terdapat sumber kekayaan alam terutama
lahan serta menjadi pemusatan penduduk. Hanya sayangnya wilayah pedesaan juga
merupakan kantung-kantung kemiskinan. Dalam kaitan dengan desa, wilayah
pedesaan dapat dianggap sebagai hinterland
atau
daerah pemberi bahan
makanan pokok seperti
padi, ketela, jagung, ketela,
disamping bahan makanan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan dan bahan
makanan yang berasal dari hewan. Desa juga berfungsi sebagai lumbung bahan
mentah ( raw material)
dan tenaga kerja
(man power) yang tidak
kecil artinya. Ketiga,
dari sedi kegiatan
kerja (occupation) desa .
Membangun desa
menurut hemat penulis harus memprioritaskan pada sektor yang mampu menyerap
tenaga kerja di pedesaan, salah satunya sektor pertanian. Hanya saja, ada
beberapa Pemerintah Daerah yang mengubah wajah desa menjadi kawasan industri
atau tambang, namun karena tidak terkait dengan potensi wilayah setempat
sehingga kurang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, dan tidak
jarang berakhirnya pada konflik sosial.
Pengembangan
pertanian di pedesaan harus dilakukan dengan perpektif agribisnis, dimana
produk pertanian yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan
melibatkan keterkaitan sub sektor on farm dengan sub sektor penyediaan input,
pasca panen, pemasaran untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Melalui
pendekatan agribisnis maka orientasi pengelolaan pertanian tidak melulu
meningkatkan produksi semata namun diarahkan agar sesuai kebutuhan pasar, dengan
tingkat harga kompetitif. Sementara
apa yang dimaksud kebutuhan pasar tidak saja mencakup pasar lokal namun juga
global.
Sehingga dalam
pembangunan desa, pemerintah daerah harus mampu bertindak lokal namun berpikir
secara global. Hal ini yang dilakukan sejumlah pemimpin daerah yang sukses
membangun wilayah pedesaan di daerahnya. Sebut saja Bupati Bantaeng, Prof
Nurdin, yang membangun hortikultura dengan target memenuhi pasar Jepang.
Demikian mantan Gubernur Gorontalo , Ir. H. Fadel Muhammad, yang mengembangkan
jagung dengan melihat potensi wilayahnya dan kebutuhan pasar untuk jagung yang
besar di dalam dan luar negeri.
Mengutip pendapat
Profesor Bungaran Saragih, bahwa nilai komoditas pertanian tidak ditentukan pada
on farm melainkan off farm. Sehingga pembangunan pertanian
di pedesaan harus dilakukan dengan menyinergikan berbagai aspek mulai dari
pemasaran, penyediaan sarana.
Dari pengalaman
penulis dalam membangun pedesaan di
Sulawesi Barat terdapat peluang mengembangkan industri dan pertambangan. Namun
mengingat lebih dari 60 % penduduk di Sulawesi Barat menggantungkan hidupnya
pada sektor pertanian khususnya perkebunan, maka Pemerintah Daerah Sulbar memilih
menjadikan pertanian menjadi fokus.
Namun dalam
perspektif agribisnis, untuk menghadirkan produk pertanian yang berorientasi pasar
maka Sulawesi Barat memfokuskan pada pengembangan tanaman kakao. Langkah
selanjutnya untuk meningkatkan value
petani maka Pemda berusaha membantu petani mendapatkan akses terhadap sarana
produksi seperti pupuk dan bibit bermutu bersumber dari APBD maupun APBN. Sementara
mendorong perbaikan mutu para petani mendapatkan pendampingan dari penyuluh dan
tenaga lapang yang disediakan oleh Pemda maupun LSM asing dan luar negeri.
Sehingga pasca berbagai program yang dilaksanakan di Sulawesi Barat yang fokus
pada pengembangan kakao maka produktivitas kebun masyarakat meningkat.
Sementara untuk meningkatkan daya saing produk maka pemda melakukan perbaikan infrastruktur serta jaminan pasar dimana Pemda
memfasilitasi pemasaran hasil perkebunan rakyat khususnya yang bermutu tinggi.
Ternyata
pendekatan tersebut memberikan efek yang positif terhadap pembangunan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat. Terbukti selama 5 tahun terakhir Sulawesi Barat berhasil mencapai
pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan rata-rata nasional, yakni 8,73 persen pada
tahun 2014 sementara pertumbuhan
nasional 5,9 persen. Sementara ditinjau
dari tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2008-2015
cenderung berkurang, dan berada di
bawah rata -rata tingkat
pengangguran nasional, yakni 1.81
persen pada tahun 2015
Bagaimana Seharusnya Membangun Desa
Berdasarkan
pengalaman penulis membangun desa tetap harus berfokus pada sektor pertanian
dengan pertimbangan sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor tersebut.
Hanya saja pembangunan pertanian harus bergerak dari subsistem ke arah
pengembangan pertanian berbasis agribisnis.
Saat ini upaya
sektor pertanian masih bersifat instan, sekedar memberikan bantuan sarana
produksi tanpa adanya upaya tindak lanjut untuk menciptakan daya saing
komoditas pertanian. Pemerintah daerah harus melakukan identifikasi potensi
desa dan menetapkan sebuah desa sebagai sebagai kawasan penghasil produk
pertanian bermutu tinggi dengan target pasar yang sudah ditentukan sejak awal
dan pengembangannya di susun dalam roap map
yang terarah sehingga bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan wilayah dan
berorientasi daya saing.
Lalu langkah
selanjutnya adalah memberikan bantuan sarana produksi untuk meningkatkan
produktivitas sehingga mendorong penurunan harga pokok produksi. Bagaimana
subsidi pemerintah tidak semata-mata dipahami sekedar bantuan kepada petani
namun upaya meningkatkan daya saing karena ada biaya produksi yang ditanggung
oleh pemerintah. Ingat, harga produk-produk impor dari negara tetangga seperti
beras atau gula tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya karena termuat
subsidi pemerintah. Strategi selanjutnya
tentu membangun infrastruktur dalam kaitan menekan biaya transportasi sehingga meningkatkan
daya saing produk pertanian dari wilayah pedesaan.
Sementara untuk
SDM pemerintah daerah harus mendorong peningkatkan pengetahuan dan keahlian. Ini bisa melibatkan
penyuluh atau aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dengan meningkatkan akses
terhadap sarana produksi, peningkatkan produksi serta mutu serta ditunjung
infrastruktur yang memadai dan kemampuan SDM yang memadai maka pembangunan desa
dapat diwujudkan.
Dari pendekatan di
atas hal yang berbeda adalah bagaimana membangun pertanian dengan berbasis pada
pengembangan kawasan, daya saing dan berorientasi pasar. Sementara ini yang
sering terjadi bantuan pemerintah seringkali semata-mata membagikan sarana
produksi tanpa sebuah tujuan yang jelas dan terarah. Saat desa menjadi kawasan
pengembangan pertanian terpadu dengan outputnya adalah hasil pertanian yang
memiliki daya saing maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat
sehingga mendorong perkembangan ekonomi wilayah. Sehingga pada akhirnya tujuan
dari pemerintah Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dapat tercapai.
No comments:
Post a Comment